peraturan presiden tentang stunting. Determinants of the Stunting of Children Under Two Years Old in Indonesia: A Multilevel Analysis of the 2013 Indonesia Basic Health Survey. peraturan presiden tentang stunting

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan . Struktur kelembagaan pelaksana percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor xxxx tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. peraturan perundang-undangan. Harapannya dengan kebijakan tersebut akan mempercepat pencapaian target 14% di tahun 2024. Peraturan ini mencakup Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor. Dasar hukumnya, yakni Peraturan Presiden No 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 5. Pada Perpres No. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 2021. turun dari angka stunting 24,4 persen pada 2021. Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan. 2. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 22. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting; b. 2. 72 Tahun 2021 yang mengatur tentang strategi dan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Pasal 7. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Penurunan Stunting ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Salah satu tujuannya adalah menurunkan prevalensi stunting sesuai dengan target di RPJMN, yakni 14 persen pada 2024. Pilar 2 (dua) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang saat ini angka stunting yang berada di indonesia yang berkisar sekitar 20,67% menjadi 14% di tahun 2024 nanti. Sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,. Peraturan Presiden No. Berbagai kampanye mengenai stunting saat ini tersedia dengan arah yang beragam dan beberapa diantaranya memberikan informasi yang tidak akurat. Angka prevalensi ini ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024. go. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben­. Hasto Wardoyo, Sp. Peraturan Presiden Nomor Tahun 202104 1 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 260); jdih. Peraturan ini mencakup Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 34Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, perlu mengatur mengenai peran Desa dalam konvergensi pencegahan stunting dengan Peraturan Bupati ; b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit; Mengingat : 1. Keseriusan itu salah satunya tecermin dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1. Peraturan Presiden RI no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting 2) Titaley CR, Ariawan I, Hapsari D, Muasyaroh A, Dibley MJ. 4 MiB, 521 hits) jika tidak bisa silahkan menggunakan link alternatif: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Download Dasar hukumnya, yakni Peraturan Presiden No 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Adobe Portable Document Format / PDF. Jakarta, wapresri. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2027 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menimbang : a. MEMUTUSKAN. Berita Media Siaran Pers Indonesia. 4. Berita Media Siaran Pers Indonesia. 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 11. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. INFOASN. 4. 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Urusan Kesehatan termasuk Kesehatan Ibu, Bayi, dan Stunting merupakan kewenangan daerah kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah; d. Baca juga: Dexa Edukasi Bidan Turunkan Angka Stunting "Karena (tahun lalu turun) 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid-19, dan Perpres stunting belum efektif. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang. TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BUPATI PANDEGLANG, Menimbang : a. Pasalnya, prevalensi stunting di Indonesia menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24,4 persen. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 4. 8. Baca juga: ”Pekerjaan Rumah” di Balik Penurunan Angka ”Stunting” i Sinkronisasi Upaya Perbaikan Gizi. Tipe Dokumen. Ilustrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang. Download: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 PDF. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 111 Tahun 2016. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2Ol3 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing; Peraturan Presiden nomor 42 tahun. 22 Mar 2019. 6. Agar Jadi Penyangga Provinsi Lain, Wagub Harapkan Penurunan Angka Stunting DIY Lebih Cepat Lagi. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan. Perpres-Nomor-72-Tahun-2021 Download. Sejauh ini BKKBN telah menyusun strategi nasional akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Baru saja kita mendapatkan Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang ; Mengingat : 1. bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2OI3 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurLlnan stunting secara efektif sehingga perlu diganti; d. Pemerintah kemudian meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 serta Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana; Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 10. Bupati tentang Penanggulangan Stunting ; Mengingat : 1. Demikian beberapa catatan penulis setelah membaca pengertian stunting dalam peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting, memberikan gambaran keadaan Stutus Kesehatan dan Gizi, Status Pelayanan Kesehatan, Status Kelangsungan Hidup dan Status Pembangunan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai. Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun. PERPRES No. Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. b ahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15. “Angka stunting tahun 2022 turun dari 24,4% (tahun 2021). 16. Percepatan - Penurunan - Stunting. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 14. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indones ia Tahun 1945;. 9. Perpres ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir. Peraturan Menteri Perencanaan. 2020/NO. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, peraturan ini menjadi dasar dari pelaksanaan strategi nasional dalam penurunan stunting, sebelum peraturan tersebut dikeluarkan KUA Kecamatan Galis yang bekerjasama. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING. 000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi stunting balita hingga 14% 187,1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; File: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018_1001_1. id – Di tengah upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah saat ini terus berstrategi untuk menurunkan angka prevalensi stunting, yakni kondisi gagal tumbuh balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupannya. PERATURANPEDIA. Prevalensi stunting pada balita dari 37,2% (Riskesdas 2013) turun menjadi 30,8% (Riskesdas 2018) dan. Mulai 2021, lanjut Hasto, BKKBN diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang. T. Perpres Nomor 15 Tahun 2023. Bersamaan dengan peringatan HUT RI ke 76, Presiden Republik Indonesia, Ir. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, rencana aksi nasional penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan PemangkuAKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. “Besar harapan kami dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN-PASTI dapat memperkuat kelembagaan di tingkat pusat dan daerah sehingga target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14% dapat. Ditetapkan Oleh Kepala. VISI MISI. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Permenkes No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Teguh menyampaikan, “sesuai mandat Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, peran Kemendagri adalah mendorong daerah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (TPPS). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik. PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2O21 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUil:rI]VC A. Kepentingan dalam rangka percepatan penurunan Stunting melalui Keputusan Bupati Boven Digoel No. Masalah stunting adalah masalah intervensi gizi pada masa pertumbuhan balita, ini dititik beratkan pada masa-masa awal pertumbuhan si anak tsb. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. 10. Jakarta (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan angka prevalensi stunting merupakan bukti kemajuan Indonesia mengatasi kekerdilan pada anak. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 15. Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah terbit. Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Probolinggo. com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Keseriusan itu salah satunya tecermin dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 11. 404. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2027 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menimbang : a. 36/2009 tentang Kesehatan UU No. Hubungi kami melalui Facebook fb. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Peraturan. Nining menambahkan dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu, melakukan sinkronsasi program dan kegiatan pusat dan daerah yang dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis seperti koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemda Provinsi yang. PEDOMAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING - Read online for free. "Yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; b. Peraturan Presiden Nomor 72 T ahun 2021. 600 desa. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 4. Masalah stunting adalah masalah intervensi gizi pada masa pertumbuhan balita, ini dititik beratkan pada masa-masa awal pertumbuhan si anak tsb. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan 3 Intervensi yang harus berjalan guna penurunan stunting, diantaranya adalah: Pemberian tablet tambah darah mingguan bagi remaja putri, aktivitas fisik, dan mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Angka ini jauh di atas target WHO sebesar 20 persen. 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BAB VII PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA Pasal 9 (1) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengguna Anggaran menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya. 72 Tahun 2021 ini. UNDANG-UNDANG DASAR 1945; UNDANG-UNDANG; PERPPU; PERATURAN PEMERINTAH; PERATURAN PRESIDEN; KEPUTUSAN. Pemberian Tunjangan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, sedangkan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD. Perpres ini juga berisi tentang koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan terkait isu kesehatan anak ini. stunting, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. “Kami menyambut baik launching SSGI tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota ini, oleh karnanya saya menyampaikan penghargaan telah menyelesaikan status stunting di tahun 2021, upaya ini merupakan komitmen dari implementasi Peraturan Presiden No. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Selain dengan dua intervensi di atas, sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1. peraturan bupati tentang kewenangan desa; 5. go. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 5. ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Mengacu Peraturan Presiden No. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, stunting secara terintegrasi melalui sinkronisasi program unggulan dan program inovatif; c. JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. 140/7 /2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);. Kementerian & Lembaga.